 |
| Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono saat menandantangi nota kesepahaman dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (paling kiri) dan Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad (paling kanan_ Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin. FANLOGER/M. Baqir Idrus Alatas |
“ Kami hendak pakai teknologi blockchain biar akurasi informasi, akuntabilitas informasi, serta sejarah informasi tercatat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 serta Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Tower Dana Reksa, Jakarta, Senin.
Ke depan, BPS
berupaya membangun Regsosek yang mengintegrasikan segala informasi ke dalam sistem reformasi proteksi sosial. Tiap gugus informasi yang silih terintegrasi bisa dibagi- pakai oleh departemen/ lembaga( k/ l) sampai pemerintah wilayah( pemda).
Dia berharap Regsosek tidak cuma jadi gugus informasi yang baru tanpa terdapat integrasi dengan sistem informasi yang lain. Buat melaksanakan integrasi, tiap gugus informasi wajib terkoneksi dengan informasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil( Dukcapil).
Harapannya, sistem informasi itu tersambung pula dengan gugus informasi yang lain semacam informasi pernikahan serta perceraian, dan informasi lain sebagainya.
Pada 2022, BPS sudah melaksanakan pendataan yang mengumpulkan informasi jenis golongan menengah- atas, rentang miskin, miskin, serta miskin ekstrem. Ia mengharapkan pada pertengahan tahun 2023 telah terdapat peringkat kesejahteraan dari jenis miskin ekstrem sampai jenis menengah- atas di Indonesia.
Khasiat pemeringkatan supaya pemerintah dapat berfokus menanggulangi perkara yang hendak dituntaskan.
“ Jika pemerintah berfokus kepada miskin ekstrem, seluruh bergerak kepada kelompok yang sangat dasar. Seperti itu sasarannya yang wajib dikeroyok oleh segala pemerintah, baik pusat ataupun wilayah,” ucap ia.
Nantinya, informasi Regsosek hendak sediakan informasi keadaan dari kapabilitas orang serta keluarga sebagaimana harapan Menteri Tubuh Perencanaan Pembangunan Nasional( Bappenas) menimbang dikala ini tidak terdapat data terpaut keadaan tersebut secara merata di Tanah Air.
Bila bisa dikenal kapabilitas keluarga serta orang, pemerintah dapat membagikan treatment serta kebijakan kepada keluarga cocok dengan kapabilitas tiap- tiap.
Kedua, Regsosek ke depan berupaya memperoleh informasi terpaut keadaan infrastruktur bawah kebutuhan warga, serta terakhir menyangkut keadaan geografis serta kemudahan akses daerah.
“ Jadi memandang sang miskin ini spektrumnya 360 derajat, dapat dari kapabilitas orang serta keluarga, keadaan infrastruktur bawah yang jadi kebutuhan penyangga warga, serta dapat menggambarkan kantong- kantong kemiskinan dari keadaan geografis serta kemudahan akses daerah. Dengan memandang informasi statistik 360 derajat( statistical dataverse 360°), hingga kita dapat memandang program yang sesuai di tiap daerah itu apa( mengingat antar wilayah mempunyai ciri yang berbeda),” ungkap Kepala BPS.
Tidak hanya itu, reformasi birokrasi BPS 2023 pula berupaya menghasilkan satu referensi yang dapat dibagi- pakai oleh segala k/ l serta pemda. Kemutakhiran informasi yang dicoba k/ l serta pemda otomatis dapat memperbaharui segala jenis kemiskinan.
“ Pemutakhiran informasi yang dirancang ke depan merupakan gimana pemutakhiran mengaitkan desa selaku subjek dalam pengolahan informasi, kedua menunjang integrasi serta bagi- pakai informasi, serta platform wajib membagikan insight untuk pengambilan kebijakan. Pemutakhiran yang dirancang dapat penjangkauan aktif, secara otomasi yang dicoba k/ l serta pemda, ataupun on demand dari layanan mandiri,” kata Margo.