 |
| Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin. FANLOGER/M. Baqir Idrus Alatas |
Kalimantan Barat( FANLOGER)- Kepala Tubuh Pusat Statistik( BPS) Margo Yuwono berkata kedudukan informasi yang dihasilkan BPS sangat berarti dalam bermacam aspek sehingga grupnya terus melaksanakan transformasi internal.
“ Dikala negeri kita dilanda krisis pandemi COVID- 19 ataupun akibat keadaan global, hingga data- data yang kita hasilkan menimpa perkembangan ekonomi serta inflasi memegang kedudukan sangat berarti buat dijadikan landasan untuk pemerintah menyusun strategi gimana energi beli dapat dilindungi, gimana perkembangan dapat pulih semacam saat sebelum pandemi,” kata Yuwono dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 serta Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Tower Dana Reksa, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, transformasi internal BPS dicoba pada 2 aspek. Aspek di hulu merupakan gimana BPS melaksanakan modernisasi proses bisnis dalam mengalami bermacam tantangan baru guna membetulkan sistem serta manajemen internal BPS.
Pada aspek hilir, grupnya berupaya menunjang penyelesaian reformasi birokrasi tematik( isu- isu prioritas pemerintah).
Sokongan awal yakni pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan pendataan dini Pendaftaran Sosial Ekonomi( Regsosek) serta pengelolaannya yang telah dicoba pada tahun 2022.
“ Informasinya telah kita memiliki, tetapi kita berupaya gimana informasi itu nanti dapat berbagi gunakan oleh departemen/ lembaga( K/ L),” ucapnya.
BPS pula diberikan tugas melakukan survei buat penilaian pertumbuhan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Buat sokongan kedua, grupnya mendesak kenaikan investasi dengan melaksanakan sinkronisasi serta harmonisasi kode rujukan antar K/ L supaya pengelolaan investasi terstandardisasi. Tidak hanya itu, BPS melaksanakan pengawalan terhadap pendataan lengkap Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah( UMKM).
Margo mengantarkan kalau grupnya sudah mengirimkan gugus tugas serta berjumpa Menteri Koperasi serta UKM guna mendesak proses pendataan KUMKM dapat menyasar ke segala pelakon KUMKM dan kebijakan dapat lebih pas sasaran.
Sokongan ketiga ialah digitalisasi administrasi pemerintah dengan menyelenggarakan layanan manajemen informasi statistik dalam wujud Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi gunakan.
Terakhir merupakan percepatan prioritas aktual presiden yang mencakup 2 poin. Awal yakni pengendalian inflasi dengan sediakan informasi serta insight kebijakan lewat kerja sama sampai tingkatan kabupaten/ kota.
BPS tiap Senin pagi bersama Departemen Dalam Negara mengkomunikasikan pertumbuhan harga kepada segala bupati serta walikota segala Indonesia. Harapannya, BPS membagikan informasi serta insight kepada Menteri Dalam Negara serta pemerintah wilayah terpaut pertumbuhan harga di tiap- tiap wilayah,” ucap Margo.
Poin kedua ialah Kenaikan Pemakaian Penciptaan Dalam Negara( P3DN). Dalam perihal ini, BPS membagikan perhitungan donasi P3DN terhadap Produk Dalam negeri Bruto( PDB) lewat pengelolaan big informasi pengadaan benda/ jasa pemerintah biar berakibat kepada perkembangan ekonomi.
“ Jadi ini yang jadi arah reformasi birokrasi BPS. Di internal berupaya membetulkan dari hulunya( manajemen internal), serta di hilirnya berupaya gimana berakibat kepada apa- apa yang jadi arah dari reformasi birokrasi nasional serta pula prioritas dari Presiden,” kata Kepala BPS.